JAKARTA -- Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD I Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) mengklaim DPP Partai Golkar secara resmi mencabut dukungan untuk calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) pada pilkada 2018 mendatang. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pleno persiapan munaslub yang digelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Ahad (17/12).
Baca Juga
Baca Berita Lainnya Mengapa Golkar Cabut Dukungan Terhadap Emil http://j.gs/A6EF
Baca Berita Lainnya Golkar Dikabarkan Merapat Ke PDI P http://j.gs/A6EI
Ketua Bapilu DPD I Golkar Jabar, Iswara, menyatakan, dia sudah menerima surat pencabutan pengesahan calon kepala daerah Jawa Barat pada Ahad sore setelah DPP Partai Golkar melaksanakan rapat pleno persiapan munaslub.
“Surat tersebut kami terima dari Ibu Ratu Dian, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Mengenai alasan pencabutan rekomendasi tentunya DPP Partai Golkar, khususnya tim Pilkada Pusat, yang tahu,” kata Iswara kepada //Republika// melalui pesan singkat.
Dalam surat pencabutan dukungan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Golkar Idurs Marham tersebut, dijelaskan alasan pencabutan, antara lain, karena sampai saat ini Emil belum menentukan calon wakil gubernur pilihannya.
Padahal, sesuai surat rekomendasi yang dikirimkan DPP Partai Golkar sebelumnya, Emil diberi waktu menentukan cawagub pilihannya paling lambat pada 25 November 2017. Adapun cawagub yang diusulkan Golkar adalah angota DPR dari Fraksi Golkar, Daniel Mutaqien Syaifuddin. Daniel adalah anak dari pasangan sesepuh dan tokoh Golkar Indramayu, Irianto MS Syafiuddin dan Anna Sophanah.
Baca Berita Ini Alasan Golkar Cabut Dukungan Terhadap Ridwan Kamil http://j.gs/A6EW
Iswara melanjutkan, pencabutan dukungan terhadap Emil tidak serta-merta disertai penunjukan dukungan terhadap figur cagub lainnya, termasuk kepada Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang juga bupati Purwakarta.
“Tentu hal itu domain DPP. Tapi kalau melihat fakta yang ada, sangat mungkin akan mengusung DM, melihat faktanya DM adalah kader yang loyal, konsisten, dan fatsun pada keputusan partai, serta popularitas dan elektabilitas DM juga terus naik,” ujar dia.
Di Bandung, Emil bersikap cuek terhadap usulan DPD Golkar Jabar yang meminta DPP mengubah rekomendasi dukungan terhadap calon gubernur Jabar di pilgub Jabar 2018. Emil tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia pun mempersilakan DPD Golkar Jabar menggambil langkah atau keputusan apa pun terkait pilgub Jabar.
Menurut Emil, Golkar Jabar selalu menunjukkan sikap sama dan kondisi seperti saat ini bukan kejadian hal pertama yang menolak dirinya maju sebagai cagub. “Ya itu mah dari dulu juga selalu begitu. Jadi, silakan saja,” ujar Emil.
Emil pun enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan yang dilakukan DPD Golkar Jabar dalam rapat pleno yang berlangsung pada Jumat (15/12).
DPD I Golkar Jabar menolak keputusan DPP Partai Golkar yang mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub. Mereka juga menolak Daniel Muttaqien yang didorong DPP agar menjadi cawagub pendamping Ridwan Kamil. Hasil pleno itu disampaikan ke DPP disertai permintaan DPD Golkar Jabar agar partai berlambang pohon beringin itu tetap mengusung Dedi Mulyadi sebagai cagub.
Alasannya tak lain karena sikap Emil dan Daniel yang selama ini cuek setelah mendapatkan SK dukungan dari Golkar.
Menurut Sekretaris DPD Golkar Jabar Ade Barkah, keduanya tidak pernah berkomunikasi dengan pengurus Golkar Jabar. Mereka juga tidak pernah datang ke kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat. “Sikap keduanya bagai minyak dan air dengan kader Golkar. Hal itu membuat DPD gerah sehingga akan mendesak DPP untuk mencabut SK,” ujar Ade.
Sementara menyikapi hal tersebut Ridwan Kamil Tetap terlihat tenang, dan santai dan dia mengatakan bahwa ia pun tidak dalam posisi bisa mengubah-ubah surat dukungan. Karena, itu tergantung dinamika di partai masing-masing. Saat ini, ia fokus pada partai yang sudah pasti mendukung. Yakni, Nasdem, PKB dan PPP yang kalau dijumlah totalnya juga sudah 21 kursi."Artinya kalaupun Golkar Cabut dukungan, majunya saya ke Pilgub masih memadai karena partai yang ada jumlahnya sudah lebih dari 20," katanya. (an/pajmer)
