“Kami (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan anggaran yang harus kita keluarkan untuk pelaksanaan pilkada ini, kami telah berdiskusi tadi ada nilai 1,7 triliyun untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018” ucap Harris saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Perkembangan Situasi Politik di Daerah dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Ballroom Hotel Golden Flower, Jumat (20/10/2017).
Harris menambahkan, selain telah mempersiapkan anggaran hal-hal teknis pun sudah mulai dipersiapkan jauh-jauh hari agar pelaksanaan Pilkada Serantak Tahun 2018 di Jawa Barat dapat berjalan lancar.
“Kita melakukan kerja sama dengan KPU, Bawaslu, Kapolda, dan Pangdam terus melakukan koordinasi” kata Harris.
Adapun permasalahan terkait daftar pemilih, Ia mennyatakan bahwa permasalahan tersebut hingga sampai saat ini terus dilakukan perbaikan.
“Daftar pemilih kita perbaiki terus karena kita tidak ingin ada pemilih yang tidak bisa melakukan pencoblosan karena dia tidak terdaftar. Ini harus kita minimalkan, memang nantinya akan ada error namun insyaallah kita usahakan yang berhak memilih harus mencoblos” ujar Harris.
Harrris berharap, pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dapat berjalan lancar dan tidak terjadi percekcokan dan meminta masyarakat dapat bersikap dewasa dalam menerima hasil yang didapat.
“Harapan kami pilkada serentak ini bisa berjalan lancar dan tidak ada percekcokan kita tidak menginginkan ada ekses dan ini yang harus kita jaga bersama. Kita harapkan masyarakat bersikap dewasa membantu pilkada ini bisa berjalan dengan hasil yang baik dan setelah itu kita bersama-sama membangun Jawa Barat”
Sementara itu Direktur Politik Dalam Negeri Direktorar Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menjelaskan, tujuan dari dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional ini adalah bentuk suung pemerintah dalam ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017.
“Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk mengechek persiapan penyelenggaraan pilkada serantak tahun 2018” ungkapnya.
Lebih labjut Ia mengatalan, bahwa Pilkada Serentak Tahun 2018 merupakan pilkada yang terbesar.
“Melibatkan pemilih lebih dari 60 persen jumlah penduduk di Indonesia tentunya dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang” katanya.
Terlebih dengan kesuksesan penyelenggaraan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya (2015, 2017), Ia pun berharap di tahun 2018 penyelenggaraan pilkada dapat terselenggara dengan sukses.
“Alhamdulillah kita ditahun 2015, 2017 sukses kita juga menginginkan 2018 pun sukses. Hari ini adalah pertemuan yang menarik karena mempertemukan tiga unsur, Regulator (pemerintah) yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah, partai politik, dan juga kita mengundang penyelenggaranya yaiu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kesbangpol dari masing-masing daerah akan deketahui kelemahan yang dimiliki dari setiap tahapan” jelasnya.
Selanjutnya dari hasil pertemuan ini menurut Bahtiar, akan diketahui ketidak pahaman tentang peraturan KPU, Bawaslu, ataupun peraturan dari Pilkada itu sendiri. Ketidaktahuan akan aturan main ini sering kali menjadi sumber konflik dalam penyelenggaraan pilkada.
“Pertemuan ini menyamakan persepsi itu, dan ini merupakan perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri” pungkasnya. (am)
