Demikian pernyataan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ketika Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berkonsultasi ke Jakarta seperti dikutip Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady di Bandung Selasa (03/09/2017). Daddy menyatakan, "Dana sebesar itu dibatalkan pengalokasiannya oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, dana tersebut diplot untuk menyelesaikan pembangunan runway pada tahun 2018. Dampaknya tentu sangat signifikan karena samapi saat ini runway baru 2.500 meter." Mengingat dampak pembatalan itulah kemudian Komisi IV melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar dan PT BIJB di lokasi bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut. Dalam rapat terungkap bahwa PT BIJB juga merasa terkejut dengan adanya pembatalan alokasi dana APBN tersebut. "PT BIJB sendiri terkejut mendengar pembatalan itu. Mereka memang pada mulanya lebih concern pada pembangunan sisi darat sedangkan pembangunan sisi udara didanai APBN," tambah Daddy yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra dan berasal dari dapil CirebonIndramayu tersebut. Perjanjian Kerja Sama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II sebagai akibat berlakunya PP Nomor 40 Tahun 2012 yang tidak memperkenankan masuknya APBN. Kemenhub berjanji akan mengingatkan agar PT AP II dengan posisinya sebagai operator BIJB Kertajati terus menyelesaikan rencana pekerjaan sebagaimana yang sudah diplot, Termasuk memperpanjang runway menjadi 3.000 meter. "Kami tidak ingin hanya karena adanya MoU PT BIJB dengan PT AP II lantas pembangunan bandara tersebut menjadi tersendat apalagi mangkrak. Pembangunan BIJB Kertajati amat diharapkan segera selesai sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Mengapa? Beroperasinya BIJB Kertajati pasti akan menjadi salah satu pengungkit percepatan laju perekonomian Jabar. Jadi, kami sangat berharap agar pembangunan bandara di atas lahan 980 hektre itu segera terwujud," ujar Daddy. Meskipun Kemenhub sudah menunjuk PT AP II yang menjadi operator, masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara serius antara PT BIJB dengan PT AP II. Misalnya, soal besaran saham masingmasing pihak dan kewajiban setoran modal serta tenor PT AP II menjadi operator. Pengoperasian sebuah bandara memang bukanlah perkara mudah. "Seandainya PT AP II tidak bersedia melanjutkan pembangunan runway menjadi 3.000 meter, tampaknya pemberangkatan haji dari BIJB Kertajati pertama kali pada tahun 2018 hanyalah isapan jempol belaka. Pertanyaannya: siapkah PT BIJB mengantisipasi kemungkinan tersebut?" pungkasnya
