“Kita mencoba mengawali untuk menghimpun data untuk membuat indikatorindikator bagaimana nanti kita bisa menilai dan mengevaluasi DPRD dari seluruh Indonesia baik itu tingkat provinsi atau kabupaten kota sehingga nanti kita bisa menentukan mana DPRD-DPRD percontohan yang bisa menjadi barometer bagi DPRD lainnya yang ada di Indonesia” kata Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri Ramoth Sitompul, kemarin di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurut Ramoth, adapun alasan dipilihanya DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cimahi sebagai sampel dikarenakan keduanya termasuk lembaga perwakilan rakyat yang cukup matang dan mapan.
“Selain itu juga kita ada DPRD yang kita ambil di luar pulau Jawa seperti ada dari pulau Sumatera dan di pulau Kalimantan” ujarnya. Selain itu Ia menambahkan, setelah didapatkan beberapa hasil dari proses wawancara tersebut pihaknya akan melakukan kajian dalam mematangkan indikator-indikator yang akan dipergunakan untuk menghasilkan DPRD percontohan. “Kita coba analisis untuk bahan kajian lebih lanjut sehingga untuk lebih mematangkan nanti terkait indikator dan parameter yang kita perlukan dalam proses pencarian DPRD tersebut” katanya.
“Hasil ini akan kita olah datanya kita evaluasi, ada kajian-kajian atau jawaban teman-teman dari DPRD maupun eksekutif, perlu kita benahi sehingga nanti indikatornya lebih matang lagi” jelasnya. Sehingga pada akhirnya akan tercipta indikator-indikator yang sudah matang dan siap diberikan kepada seluruh DPRD di Indonesia. “Nanti kita lihat mana point yang paling tinggi yang menjadi percontohan dan menjadi barometer bagi DPRD yang lain” paparnya.
Sementara itu Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) R Yunanadar Eka Perwira mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperoleh barometer kualitas lembaga DPRD. “Saya melihat ini satu hal yang sangat positif karena memang sebaiknya DPRD pun seperti eksekutif itu ada satu ukuran yang standar bagaimana sesungguhnya DPRD yang baik atau anggota DPRD yang baik jadi memurut saya tidak melihat kinerja DPRD nya sebagai kelembagaan itu juga harus ada kinerja perseorangan karna bagaimanapun juga anggota
DPRD dipilih perseorangan bukan dipilih satu group yang besar karna masyarakat akan melihat secara pribadi-pribadi” ucap Yunandar usai mengikuti sesi wawancara dengan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD. Menurut Yunandar, dengan adanya barometer dapat menjadi rujukan utama bagi penilaian kualitas DPRD yang tak hanya dinilai dari unsur kelembagaanya saja namun dapat digunakan sebagai standar penilaian setiap individu.
“Selama ini tidak ada masyarakat banyak menilai atas apa yang disampaikan anggota DPRD ke publik padahal masih banyak hal lain yang terkait dengan pekerjaan DPRD yang tidak tersampaikan kemasyarakat. Proses-proses yang terjadi di internal DPRD itu saat ini masih sangat kurang dipahami oleh masyarakat bahkan sangat kurang diketahui oleh masyarakat” paparnya. Tentang dipilihnya DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD kota Cimahi sebagai salah satu sampel oleh Kementerian Dalam Negeri Yunandar menyambut positif hal tersebut. Ia menilai, ada satu pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri mengapa DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi dijadikan sampel. “Walaupun sesungguhnya menurut saya tidak bisa DPRD Jawa Barat dan Cimahi mewakili seluruh DPRD yang ada di wilayah Indonesia, karna saya yakin setiap kabupaten/kota, provinsi mempunyai ke-khasan, kelebihan, dan kekurangan sendiri” ungkapnya.
Yunandar berharap, proses tersebut dapat menjadi satu dokumen yang secara legal bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Sehingga kedepan kinerja DPRD, cara kerja DPRD, dan juga personal dari DPRD itu menjadi lebih baik. “Karena kita ada satu ukuran kinerja maka saya yakin secara personal, nanti orang akan menilai dan melihat bahwa penilaian ini bagi anggota DPRD sangat penting, pada akhirnya yang terbaiklah nanti yang bisa menjadi wakil rakyat” pungkasnya. (hms)
