Seperti dipaparkan Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya usai menerima audiensi Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Purwakarta bersama mantan buruh PT Dada Indonesia di Ruang Banmus DPRD Jabar, Bandung, Rabu (21/11).
"Masalah ini terus terjadi dan akan ada lagi masalah-masalah seperti ini. Ini semacam modus perusahaan-perusahaan asing," kata Hadi.
Ketika audiensi, pihaknya menerima masukan-masukan dan keluhan dari para mantan buruh PT Dada Indonesia. Mengingat para buruh pabrik garmen tersebut diberhentikan secara sepihak oleh PT Dada Indonesia.
"Masalah ini akan menjadi perhatian bersama. Terkait permasalahan pemberhentian secara sepihak ini, harusnya ada prosedur yang jelas, kemudian ada komunikasi sehingga hak-hak buruh tersebut bisa tersalurkan," paparnya.
Lebih lanjut, Komisi V akan terus melakukan upaya konkrit untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya dengan mendesak stake holder terkait untuk melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kaum buruh.
"Kami akan terus mendesak kepada dinas terkait untuk lebih tegas dalam menangani permasalahan ini. Tadi kita mendapatkan laporan-laporan yang kurang bagus dari dinas-dinas di kabupaten, namun untuk (menindak) itu bukan kewenangan kami, tapi kami akan melakukan komunikasi terkait masalah tersebut," ujarnya.
Kedepan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat. Serta berencana akan memanggil perusahaan-perusahaan untuk dimintai komitmennya.
"Pengawasan diperketat bahkan jika diperlukan memanggil perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminta komitemennya secara tertulis dan kita akan laporakan kepada pemerintah pusat," pungkasnya. (aul)
