BANDUNG - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, prihatin kasus pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan yang medera Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Sangat prihatin ya, kami sangat prihatin,” kata Ineu saat dimintai tanggapannya, di Kota Bandung, Kamis 13 Desember 2018.
Mengenai kepala daerah di Jawa Barat yang kembali ditangkap KPK, Ineu meminta upaya pencegahan dini terkait antisipasi korupsi di Jawa Barat harus lebih ditingkatkan.
“Berarti kalau ada OTT lagi, maka perlu ada upaya pencegahan dini terkait hal-hal perizinan, mutasi rotasi, masalah kegiatan ke depan, supaya terkait dengan pencegahan lebih banyak dilakukan,” pinta politisi wanita ini.
Menurut Ineu, untuk mencegahan terjadinya tindak pidana korupsi tidak bisa hanya memperhatikan aspek sistem pencegahan semata atau individunya semata namun kedua aspek tersebut harus sama-sama diperhatikan.
“Dua-duanya harus diperbaiki (sistem dan individu), karena dengan sistem yang ada tapi SDM-nya juga harus siap melaksanakan itu karena terkait pencegahan itu harus siap dua-duanya,” tambah Ineu.
Seharusnya lanjut Ineu, ada tim pengawas khusus yang diturunkan KPK atau pihak terkait saat eksekutif dan legislatif bertemu membahas sesuatu hal terkait pembangunan daerah seperti pembahasan anggaran.
“Pencegahan itu, selalu pada ikut dari awal perencanaan pembahasan, ada tim pencegahan maka itu akan lebih enak kan. Jadi kita lebih terantisipasi dari awal,” ujarnya.
Dikatakannya, KPK dan Kementerian Dalam Negeri, telah memberi sinyal bahwa terkait perizinan, mutasi atau rotasi di sebuah pemerintahan daerah rawan korupsi. “Pengawasan dini terhadap hal-hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.
