BANDUNG -
Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Barat sampai saat ini
berada di angka 76,6%, masih jauh dibawah APK Nasional. Untuk itu, DPRD
Jabar melalui Komisi V minta pihak Dinas Pendidikan Jabar selaku
Stakeholder bidang pendidikan harus membuat langkah-langkah konstruktif
dan program inovasi agar dapat mendongkrak APK.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri, setiap tahun anggaran
sektor Pendidikan selalu ditetapkan menjadi skala prioritas dengan
anggaran terbesar. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mewajibkan minimal 20% dari
APBD. Bahkan, sudah beberapa tahun ini, anggaran bidang pendidikan dalam
APBD Jabar jauh diatas UU Sisdiknas.
Namun, sangat disayangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) provinsi
Jawa Barat sampai saat ini masih berada jauh dibawah APK Nasional. Untuk
itu, Komisi V DPRD Jabar minta kepada Dinas Pendidikan Jabar selaku
stakeholder Pendidikan harus melakukan langkah-langkah konstruktif. dan
mengkaji apa saja yang menjadi penyebab rendahnya APK Jabar, kata
Syamsul Bachri saat ditemui diruang kerja Komisi V DPRD Jabar, Senin
(18/09).
Dikatakannya, rendahnya APK Jabar tentunya tidak terlepas dari masih
cukup banyaknya Kabupaten/kota yang APK-nya jauh dibawah APK Provinsi.
Jadi permasalhannya ada di tingkat Kabupaten/kota karena Disdik Jabar
hanya sebatas koordinatif. Namun, sejalan dengan alih kelola SMA/SMK ke
provinsi, tentunya pihak Disdik Jabar harus melakukan inventarisir
permasalahan, mengkaji dan membuat program trobosan/ inovasi, agar dapat
mendongkrak APK Jabar, ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsul juga mengakui, pihak Disdik Jabar
telah berupaya meningkatkan APK, seperti membuka unit sekolah baru
(USB), memperbanyak Sekolah Terbuka tingkat SLTA (SMA/SMK), menambah
sarana-prasarana kependidikan, meningkatkan SDm Guru. Namun hasilnya,
peningkatan APK belum optimal dan segnifikan.
Ia menambahkan, Komisi V DPRD Jabar dalam beberapa kali melakukan
kunjungan kerja ke daerah-daerah, masih menemukan ada beberapa sekolah
yang hidup enggan mati juga tidak, Sekolah yang kondisi demikian
sebaiknya dilakukan merger saja, tegasnya.
Adapun, terkait program penambahan dan pembangunan USB terutama di
Kecamatan yang belum ada sama sekali SMA Negeri atau SMK Negeri,
tentunya sangat kita dukung. Termasuk juga membuka dan memperbanyak
Sekolah Terbuka SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota juga sangat kita
dukung.
Namun, sampai saat ini program USB dan Sekolah Terbuka SMA/SMK, belum
mampu menunjukan peningkatan APK secara segnifikan, untuk itu,Komisi V
sudah meminta Disdik Jabar untuk menciptakan program inovasi lainnya.
“ Kita bergharap, melalui beberapa program inovasi yang dicanangkan
Disdik Jabar, dapat mendongkrak APK Jabar, minimal APK Jabar sama dengan
APK Nasional, syukur-syukur diatasnya APK Nasional”, tandasnya.
(am)
Wednesday, September 27, 2017
DPRD : Disdik Jabar Harus Ambil Langkah Konstruktif dan Inovatif
By Pakuan Merdeka at September 27, 2017
