BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat
mengapresiasi stakeholder PT Jasa Sarana
yang berkontribusi positif terhadap
perkembangan dan pembangunan di Jawa
Barat. Berdirinya BUMD di Jawa Barat terdapat
tujuan konkrit. Bagaimana keberlangsungan
perusahaan BUMD yang ada bisa mandiri dan
memberikan kontribusi yang besar bagi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa
Barat merupakan salah satu yang cukup pesat
proyek pembangunan di segala sektor.
“Kita sebagai pemilik dan masyarakat
sebagai sasaran kemanfaatan dari proyek
pembangunan tersebut sangat berharap dapat
selalu mengoptimalkan pelayanan bagi
masyarakat Jabar,” ujar Ineu dalam
sambutannya pada acara pembukaan RUPST PT Jasa Sarana di Hotel Sheraton, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Rabu
(8/5/2018).
Karena itu, lanjut Ineu, pihaknya akan terus memantau semua kegiatan BUMD sesuai dengan fungsi dewan dalam
kinerjanya. Target yang ingin dicapai selain untuk masyarakat juga untuk kontribusi yang positif untuk Jawa Barat. Sehingga,
sudah sepatutnya dewan untuk mengawasi mulai dari perencanaan hingga realisasi pembangunan di Jabar.
“Kerja keras dari mitra dari BUMD sudah baik, namun dari catatan kami baik keduanya harus dapat mengoptimalkan agar
dapat menjadi lebih baik demi kemajuan Jawa Barat,” katanya.
Kendati demikian, lanjut perempuan yang akrab di sapa Teh Ineu itu, masih banyak catatan penting yang harus diperbaiki
PT Jasa Sarana. Di antaranya beberapa proyek pembangunan yang dikelola PT Jasa Sarana tidak sesuai dengan target yang
sudah direncanakan.
Hal itu tentu akan menghambat proses kemajuan pembangunan di Jawa Barat. Jasa Sarana yang memiliki
belasan anak perusahaan dibebani tanggung jawab sejumlah program prioritas di RPJMD juga penuntasan sejumlah proyek fisik
seperti tol Soreang-Pasirkoja, Cisumdawu dan Bogor Ring Road.
"Kami lihat perlu ada keseriusan dalam penuntasan ini, karena fisik ini sifatnya jangka panjang. Selain itu, Kami terus
mendorong agar PT JS dan BUMD lainnya untuk meningkatkan upaya pelayanan terhadap Pemprov Jabar terutama masyarakat
Jawa Barat,” tandasnya.
Direktur Utama Jasa Sarana, Mulyadi mengatakan, pihaknya mengakui belum maksimalnya kinerja perusahaan milik
daerah tersebut. Pasalnya beberapa kendala dan upaya pembenahan di Jasa Sarana dan anak perusahaannya terus dilakukan.
Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik lagi untuk kemajuan Jawa Barat. Tentunya
semua itu perlu dukungan penuh dari semua pihak terutama dari DPRD sebagai pengawasan.
“Sesuai dengan tujuan dan komitmen kami senantiasa berupaya untuk lebih baik lagi kedepannya,” ucap Mulyadi. (hms/pajmer)
