DPRD Jabar Libatkan Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik

BANDUNG - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengungkapkan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk mampu memberikan partisipasi dalam proses pembentukan suatu kebijakan publik. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Sehingga dengan demikian kebijakan publik yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.


Hal tersebut diungkapkan Ineu saat melaksanakan kegiatan Hearing Dialog Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tema "Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik" bersama masyarakat Kabupaten Subang, Selasa (8/5/2018). "Partisipasi masyarakat menjadi hal yang utama dalam proses perumusan kebijakan publik" ucap Ineu kepada wartawan usai melaksanakan kegiatan Hearing Dialog.

Selain mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perumusan sebuah kebijakan publik, Ineu pun menghimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir masukan dari masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun menambahkan, selain melalui kegiatan hearing dialog ada pun upaya lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Menurut Ineu pihaknya sudah melakukan beberapa inovasi guna mendukung hal tersebut. Tepatnya akhir tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu inovasi yang bertujuan untuk mempermudah menerima masukan-masukan atau aspirasi dari masyarakat melaui Information Center, E Aspirasi, dan E Magazine Bewara yang bias digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. “Dalam acara hearing dialog ini selain kita mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan masyarakat, kami pun bersama humas DPRD Jawa Barat untuk mensosialisasikan inovasi yang kita miliki. Selama ini kebijakan public dibuat karena adanya pertisipasi masyarakat, ini lebih menekan kan bagaimana untuk masyarakat agar berperan aktif” kata Ineu.

Dalam kesempatan terserbut Ineu pun mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Subang yang telah mampu menciptakan hubungan yang baik antara jajaran pemerintahan dengan masyarakatnya. Sehingga Kabupaten Subang mampu mendorong partisipasi masyarakatnya dalam proses perumusan kebijakan publik.

 “Saya melihat kabupaten subang ini sudah baik, komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPRD sudah baik. Hal seperti ini harus dipertahankan, tinggal didorong lagi masyarakatnya untuk lebih aktif” pungkas Ineu.(hms/pajmer)