BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat menginginkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 lebih baik dibandingkan 2018. Pasalnya banyak infrastruktur yang tengah digarap di Jawa Barat.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan, meskipun banyak program strategis nasional (PSN) di Jawa Barat, tetapi diambil dari APBN. Yod juga tidak menampik, ada yang membangun APBD provinsi dan kabupaten / kota. "Kita harus optimis kehadiran pemimpin baru di Jabar akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Yod di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Minggu (19/8).
Untuk APBD 2019, kata Yod, sampai saat ini. Mereka belum masuk ke DPRD Jabar. Meski sudah terlambat, ia tetap memberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelasaikan KUA-PPAS 2019.
"Bahkan dari segi regulasi Kemendagri sudah cukup terlambat. Sebenarnya KUA PPAS sudah selesai pada akhir Juli, sekarang tengah Agustus," jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar itu.
Dia menambahkan, kemampuan anggaran untuk 2019 juga mempengaruhi dari APBD Tahun Anggaran 2018. Masyarakat baru baru menerima per 8 Juni 2018 saja yang mencapai 36,73 persen atau Rp 12,4 triliun lebih, dari total anggaran Rp 33,9 triliun lebih.
"Kita baru saja menerima laporan realisasi anggaran dan prognosis 6 bulan ke depan. Akan keliatan kemampuan anggaran kita di tahun 2018 akhir untuk APBD 2019," ucap Yod. (am)
