Ketua DPRD Jabar Ineu Puwadewi Sundari mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi peredaran zat haram tersebut yang kini sudah merambah ke pedesaan. Berdasarkan informasi dari BNN Jabar, saat ini peredaran narkotika sudah menyentuh daerah-daerah pedesaan di Jawa Barat.
Tentunya DPRD berharap bisa bekerjasama terkait program-program misalnya sosialisasi dampak negatif dari narkoba di tingkat desa-desa. Kalau ada kesempatan dan ada kegiatan di daerah, DPRD Jabar akan berkerjasama dengan BNN,” kata Ineu usai menerima kunjungan silaturahmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (10/9).
Menurut Ineu, saat ini tidak cukup upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika hanya mengandalkan BNN. Namun, kata Ineu, harus dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Oleh kerana itu, Ineu menyambut baik usulan kerjasama yang digagas oleh BNN Jabar dengan DPRD dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Jabar.
"DPRD Jabar akan ikut serta mensosialisasikan dampak negatif dari narkoba, BNN juga akan memberikan buku-buku terkait bahaya narkoba sehingga nanti DPRD bisa memyampaikan di kegiatan-kegiatan DPRD seperti reses dan sebagainya," ucap Ineu.
Ineu menjelaskan, dalam kesempatan tersebut, ada pembahasan juga terkait usulan rencana pembentukan Peraturan Daerah terkait narkotika.
Satu hal yang menjadi usulan BNN Jabar menginginkan adanya Perda terkait antisipasi penyalahgunaan narkotika, pencegahaan, dan sebagainya ingin dikuatkan dengan Perda,” ujar Ineu.
Sementara itu, Kepala BNN Jabar Sufyan Syarif menjelaskan, kunjungannya ke DPRD Jabar dalam rangka membahas permasalahan narkoba di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah-sekolah yang perlu diantisipasi oleh seluruh elemen masyarakat Jawa Barat pada khususnya.
Masyarakat hari ini harus paham modus-modus tentang kegiatan tersebut, dan kita harus melakukan perlawanan yang masif, seluruh komponen masyarakat bergerak bersama melakukan perlawana terhadap narkoba, sindikatnya dan pencegahan, serta tindakan penyembuhan bagi para korban ini harus disembuhkan karena ini adalah tanggung jawab negara,” tandasnya.(Wan)
