BANDUNG - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk membangun Bandar Udara (Bandara) di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.
“Saya soroti keikutsertaan APBD di situ, lihat kebijakan di Medan, Bandara Kualanamu, di NTB, bandara Kulonprogo, semua dibiayai pusat,” ujar Daddy di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (23/11).
Terkait itu, Daddy mengatakan Ridwan Kamil dengan kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat bisa melakukan pendekatan ke pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih di Jawa Barat terkait pembangunan Bandara Cikembar.
Daddy mengatakan hingga saat ini Pemprov Jabar telah mengeluarkan dana sebesar Rp 25 miliar, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan, dana pembebasan lahan Bandara Cikembar Rp 55 Miliar.
“Bandara Cikembar kami masuk Rp 25 miliar dengan asumsi pemerintah pusat mau menggelontorkan bantuan Rp 250 miliar untuk pembebasan lahan sampai pembangunan tahap awal. Konon katanya mau dimasukan lagi angkanya sekitar itu, kami beri pancingan Rp 50 miliar,” ujarnya.
Menurut Daddy, jika pemerintah pusat bersedia membantu pembangunan Bandara Cikembar, anggaran besar di Jawa Barat bisa dialihkan pada sektor yang dianggap lebih mendesak seperti dana untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (Dinsos Jabar) yang tidak sesuai kebutuhannya.
Selain itu, Daddy menagih janji Ridwan Kamil yang berkomitmen melakukan pendekatan ke pemerintah pusat untuk memberikan bantuan lebih. “Kita punya pmks (penyandang masalah kesejahteraan sosial) cukup banyak, tapi maksimal 28 ribu orang pmks yang bisa ditangani,” pungkas Daddy.
