BANDUNG – Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan saat ini APBD Jabar sudah selesai dievaluasi Kemendagri.Ineu menuturkan evaluasi tidak mengubah struktur APBD Jawa Barat.
“Kalau struktur APBD masih tetap Rp 37 triliun,” ujarnya ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan catatan dari Kemendagri adalah agar Pemprov Jabar memaksimalkan belanja modal. Maksimalisasi belanja modal tersebut bisa dilakukan dengan ikut serta dalam pembangunan di kabupaten/kota. Satu di antara pembangunan yang menjadi prioritas di Jawa Barat adalah pembangunan yang berkaitan dengan pariwisata.
“Yang mempercepat pembangunan daerah tapi mempengaruhi pembangunan Jawa Barat bisa masuk belanja modal,” ujarnya.
Meski ada catatan dari Kemendagri, kata Ineu, secara umum Pemprov Jabar juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jabar dan DPRD Jabar dalam pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran di Jawa Barat, kata dia, dinilai cepat dan tepat waktu.
Selain itu program serta visi dan misi gubernur baru, Ridwan Kamil pun sudah masuk dalam APBD. Kemudian, Percepatan pembangunan yang diupayakan Pemprov Jabar juga, kata Ineu, mendapat apresiasi dari Kemendagri.
“Pembangunan langsung diarahkan ke wisata. Kemudian pengentasan masalah Kalimalang dikerjakan di 2019 untuk selesaikan masalah di Bekasi,” ujarnya.
